Raperda Pencegahan HIV/AIDS Disangsikan

SURABAYA - pencegahan penularan HIV/AIDS sampai sekarang sulit diwujudkan secara nyata. Meski kini kalangan DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)-nya, namun Raperda ini belum tentu bisa mencegah dan melindungi penderitanya.

“Saya melihatnya seperti itu. Ketika Pemkot dan dewan mempromosikan kondom sebagai alat pencegahan penularan HIV/AIDS, Pemkot dan dewan justru bisa dituduh melegalkan prostitusi atau hubungan suami istri di luar pernikahan. Sebaliknya, kalau cara itu tidak dilakukan Pemkot dan dewan dianggap tak peduli dengan penyebaran penyakit mematikan ini,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda HIV/AIDS, Rabu (27/2).

Selain itu, katanya, dalam mendeteksi virus HIV/AIDS Pemkot tidak bisa bersikap terbuka atau transparan. Karena, kalau diinformasikan secara terbuka, justru jadi bumerang. Sebab, penderitanya bisa dijauhi tetangga dan keluarganya, dengan alasan penyakitnya menular.  

Seharusnya, kata dia, ketika Dinas Kesehatan (Dinkes) kota sudah mendapatkan informasi bahwa seseorang terdeteksi pengidap virus HIV/AIDS melalui pemeriksaan darah di PMI langsung mengawal di penderita itu.

Bahkan, Dinkes yang sudah menerima hasil pemeriksaan secara lengkap, tapi tak kunjung memperoleh kepastian alamat dan domisili di penderita itu sendiri. “Kadang penderitanya tidak ke Dinkes atau rumah sakit yang ditunjuk, atau kembali lagi ke PMI alias kabur, sehingga Dinkes tidak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan kepada penderita dan pengawalan perawatan penyakitnya.  Maka ini yang terjadi dan kini naiklah jumlah penderitanya,” ujarnya.

Coba bayangkan, lanjutnya, jumlah penderita HIV/AIDS-nya telah mencapai 5.575 penderita. Data mengejutkan itu justru dikeluarkan Dinkes Kota Surabaya sendiri. Bahkan, tidak tanggung-tanggung Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dalam jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Timur.

Menurutnya, sampai kapan pun masalah ini tidak akan pernah tuntas. Bahkan, masalah HIV/AIDS akan menjadi gunung es, jumlahnya penderitanya sudah sangat banyak,  tapi tidak terlihat secara kasat mata.

“Kalau mau ngontrol masalah perkembangan HIV/AIDS dsaya sarankan petugasnya bekerja seperti inteljen, dia sembunyi tapi memberikan laporan ke lembaga yang menangani masalah in,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya,  Reny Astuti mengatakan, untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS di Surabaya, dibutuhkan koneksitas antarlembaga di Surabaya. Contoh untuk penanguulangan HIV/ AIDS di kawasan prostitusi, maka mau tidak mau Dinkes harus kerja sama Dinas Sosial (Dinsos). “Kegiatan itu kan dampaknya sosialnya sangat tinggi, maka yang turun tangan harus Dinsos dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas, red),” sarannya.

Menurutnya, jika semua pihak menginginkan Raperda penanggulangan HIV/AIDS berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan keseriusan dari semua kalangan.

“Saya melihatnya sekarang ini penanganan masalah HIV/AIDS di Surabaya tidak serius dan tidak transparan. Ini yang mebuat kesal banyak pihak atas itu semuanya. Sementara jumlah penderitanya terus menggunung,” tandas wanita yang juga ketua pansus HIV/AIDS.

Kepala Dinkes Surabaya Esty Martinan Rachmi mengatakan, bagaimana pun sulitnya penanganan penderita HIV/AIDS, Pemkot tetap akan berjuangan mencegah dan menanggulanginya. Kini konsep penanganannya sudah dikerjakan.pur

(Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=084835ab5bafc50acade63178edb2c96&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c)