LSM Penggiat HIV/AIDS Kecam Raperda Pansus Komisi C DPRD Surabaya

LENSAINDONESIA.COM : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan HIV/AIDS yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) Komisi C DPRD Kota Surabaya ternyata mendapat kecaman dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini disebabkan produk konstitusi itu tidak melibatkan banyak pihak dan dianggap masih banyak mempunyai kelemahan.

Salah satu poin yang menjadi tuntutan adalah adanya peraturan yang menyebutkan rumah pemulihan (shelter) sebagai fasilitas untuk penanganan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

“Raperda itu belum bisa menjamin kepentingan populasi kunci karena di dalamnya belum memuat tentang rumah pemulihan atau shelter. Padahal hal ini sangat diperlukan untuk penanganan lebih serius,” ungkap hari Sabit dari Yayasan Genta ketika ditemui Selasa (22/1/2013).

Menurutnya, dalam proses penanganan HIV/AIDS secara komprehensif tidak hanya sekedar pemulihan kesehatan semata. Namun, penanganan aspek psikologis dan sosial seperti penerimaan masyarakat, dan kemandirian juga diperlukan.

“Kalau yang selama ini ditampung di Liponsos keadaannya sangat memprihatinkan. Bahkan mereka mendapat penanganan tidak layak. Artinya, bagi ODHA yang tinggal di Liponsos dianggap manusia yang segera meninggal. Bahkan tak jarang ditemukan kasus mayatnya dikubur massal,” ungkap Irma Ketua Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos).




“Seharusnya tidak hanya dipulangkan dan diberi pesangon, tapi kelanjutan kehidupan mereka harus difasilitasi. Yang terjadi justru pemerintah makin kesulitan mendata dan mengendalikan penyebaran HIV/AIDS,” tambah Hari.


Diketahui, Pansus DPRD Kota Surabaya sedang membahas Raperda Pencegahan HIV/AIDS dan masih berlangsung selama delapan hari dari batas waktu 60 hari. Selain Yayasan Genta, dan Perwakos, beberapa LSM penggiat HIV/Aids juga menyatakan tuntutan yang sama diantaranya Yayasan Orbit, Yayasan Embun Surabaya, dan Gaya Nusantara.@iwan_christiono

(Sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/01/22/lsm-penggiat-hivaids-kecam-raperda-pansus-komisi-c-dprd-surabaya.html)