Jelang Hari Aids Se-Dunia 2014 Jatim Bebas Prostitusi, Solusi atau Masalah?

Surabaya - JURNAL NASIONAL
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa awal tahun 2014 Jawa Timur harus sudah bebas dari prostitusi. Hal ini tertuang dalam SK Gubernur No 460/031/2011 perihal penanganan penutupan lokalisasi di Jawa Timur. Namun upaya penutupan lokalisasi itu dinilai setengah hati, karena upaya penutupan sekitar 47 lokalisasi di Jawa Timur ini tidak direncanakan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Propinsi Jawa Timur.

Info dari Biro administrasi Kesra Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa penutupan lokalisasi itu dilakukan secara bertahap. Karena sebelum wanita pekerja seks (WPS) dipulangkan ke kampung halamannya mereka dibekali dengan ketrampilan. Harapannya, ketrampilan ini dimanfaatkan untuk mengubah perilakunya dari pekerja menjual diri menjadi wanita baik-baik. Dalam upaya penutupan lokalisasi ini, Gubernur Soekarwo membentuk tim inisiator yang diberi nama IDEAL (Ikatan Dai Lokalisasi). "Tim ini melibatkan para ulama, tokoh-tokoh agama setempat. Karena ada persoalan sosiologis yang harus kita benahi," katanya.

Disamping itu, pihak pemprop Jatim juga memberikan uang pesangon baik pekerja seksnya hingga mucikarinya. Besarannya pun juga berbeda, untuk WPS diberikan beaya pesangon sebesar Rp 3 jt dan mucikari sebesar Rp 10 jt. Namun di sejumlah lokalisasi masih belum menemui titik terang terkait kompensasi atau uang pesangon. Seperti di lokalisasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya belum ada titik temu terkait pesangon yang diberikan.

Menurut Asisten Biro Kesra Sekreyaris Daerah Propinsi Jawa Timur, Edy Purwinarto, bahwa anggaran untuk penutupan lokalisasi ini banyak diambilkan dari dana APBN. Untuk dana dari APBD propinsi banyak diambilkan dari dana hibah. "Kita dibantu pemerintah pusat dalam hal ini menteri sosial," katanya.

Sementara dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 pos anggaran yang secara jelas menyebutkan untuk penanganan HIV-AIDS sebanyak Rp 750 juta dari total belanja urusan wajib kesehatan Rp 323 miliar lebih. Anggaran ini sangat kecil bila dibandingkan dengan belanja DPRD Jatim yang mencapai Rp 40 miliar lebih.

Bila dibanding dengan tingkat kebutuhan program pencegahan HIV-AIDS menurut Resource Estimation Tools Advokasi (RETA) sejumlah lembaga founding HIV-AIDS seperti USAID dan AusAID bahwa tingkat kebutuhan program penanggulangan HIV-AIDS dikurangi program pencegahan sebesar Rp 6,68 miliar dengan asumsi kurs rupiah terhadap dollar Amerika Rp 9.000.

Sementara di beberapa daerah lain, kompensasi atau pesangon tergantung kebijakan kepala daerah masing-masing. Seperti di kediri, Sekretaris KPA Kota Kediri, Heri Nurdianto, mengatakan malah tidak membicarakan soal uang pesangon atau kompensasi. Begitu juga daerah lain seperti Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, dan lain-lain.

Sekretaris KPA Propinsi Jawa Timur Otto Bambang Wahyudi, saat dikonfirmasi mengatakan sampai saat ini lokalisasi yang sudah ditutup adalah di daerah Blitar, Tulungagung, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Jember, Surabaya, Madiun, dan Gresik. "Namun tidak semua lokalisasi di daerah tersebut ditutup semua. Masih ada beberapa tempat yang masih beroperasi," katanya.

Bahkan kecenderungan saat ini, lanjut Otto, lokalisasi yang sudah ditutup WPS-nya melakukan migrasi atau berpindah ke lokalisasi lain di sekitar daerah atau antar kabupaten/kota yang masih ada lokalisasinya. "Seperti Tretes itu jumlah WPS-nya bertambah banyak. Yang semula hanya sekitar 200-an, sekarang bertambah hamir 300-an," katanya.

Hal serupa juga terjadi di Kediri, Menurut Direktur Suar (sebuah LSM yang bergerak di bidang HIV-AIDS) Sanusi mengatakan ketika lokalisasi di Tulungagung ditutup, penghuninya (WPS) banyak pindah ke daerah lokalisasi Semampir Kediri. "Di semampir ini kedatangan WPS baru mencapai 70 orang. Belum lagi lokalisasi lain di Kediri," katanya.

Diinformasikan, data dari KPA Propinsi Jawa Timur di Jawa Timur ini terdapat sebanyak 47 lokalisasi dengan jumlah Mucikari sebesar 1.031 dan WPS sebesar 7.127 WTS yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut 6 lokalisasi, 534 mucikari dan 2.231 berada di Kota Surabaya. Namun Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah berhasil menutup dua lokalisasi yakni Bangunsari dan Kremil. Saat ini Risma merencanakan menutup lokalisasi klakahrejo yang terdapat 234 WPS.

Upaya pengalihan profesi tersebut juga dipertanyakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang fokus menangani WPS. Hari Stabit, Direktur Genta mengatakan dari data yang diperoleh di lapangan dari sekitar 234 WPS di Klakahejo yang mendapat ketrampilan dari dinas sosial Kota Surabaya hanya 3 yang benar-benar beralih profesi. Sisanya masih berada di Surabaya dan pindah ke lokalisasi lain.

"Bahkan yang terjadi saat ini di Surabaya barat itu muncul tempat-tempat hiburan, panti pijat, dan warung remang-remang baru yang didalamnya terjadi transaksi seks," katanya.

Ditambahkan Hari, kondisi ini justru malah memprihatinkan. Karena penyebaran virus HIV akan semakin tidak terkendali. Mengapa demikian, kata Hari, ketika lokalisasi ditutup WPS itu justru tidak pulang ke rumah tapi beroperasi di jalanan. "Bahkan para WPS ini sudah berani membawa pelanggannya ke rumah, kos-kosan, atau ke tempat lain yang dinilai menurut mereka aman. Dan ini sangat sulit untuk dijangkau, karene keberadaan mereka sulit untuk dideteksi," katanya.

Hal ini diperkuat dari data analisa situasi (ansit) KPA Propinsi Jawa Timur 2013 yang menyebutkan bawah Jawa Timur 2013 ini ditetapkan sebagai daerah epidemi terkonsentrasi, dimana penyebaran melalui lokalisasi sebanyak 5 persen dari total HIV yang ditemukan 17.775 orang. Data ini menempatkan Jawa Timur sebagai peringkat kedua terbanyak setelah Papua Barat.

"Ketika lokalisasi ini sebagai pusat penyebaran, tentu akan membahayakan masyarakat secara umum. Bahkan kepada ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa bisa tertular virus HIV. Terbukti saat ini justru ibu-ibu rumah tangga menduduki posisi kedua jumlah kasus AIDS yang ditemukan yakni sebesar 1163 orang," kata Otto.

Hal ini, lanjut Otto, banyak para suami melakukan hubungan seks di luar nikah. "Atau para suami suka jajan di luar. Buktinya ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa ini diberi oleh-oleh penyakit dari suaminya," katanya. witanto

Sumber: http://www.jurnas.com/news/114467/2014_Jatim_Bebas_Prostitusi_Solusi_atau_Masalah_/1/Nusantara/Daerah