Our Right To Be Independent | Members area : Register | Sign in

Orbit Update News

Anggaran Penanggulangan HIV/AIDS Hanya Rp 92 Juta

Share this history on :
Surabaya (BM) - Komitmen pemerintah kota (pemkot) menanggulangi penyebaran dan penderita HIV/AIDS dipertanyakan legislatif. Akibat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menanggulagi penyakit mematikan tersebut, Pemkot dituntut menggelar rapat ulang untuk membahasnya. “Anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS hanya sebesar Rp 92 juta. Dibahas lagi saja kalau gitu,” kata mantan Anggota Panitia khusus (Pansus) penanggulangan HIV/AIDS, Agus Sudarsono, Kamis (4/7).

Menurut Agus Sudarsono, berdasarkan pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Surabaya untuk tahun 2014, diperkirakan kekuatan APBD Surabaya bakal menembus angka Rp 5,5 triliun.  Dengan acuan itu, mestinya alokasi anggaran untuk Komisi Penanggulangan Aids (KPA) bisa dinaikan. “Ya, setidaknya harus lebih dari Rp 1 miliar. Masa dengan APBD sebesar itu, untuk program sepenting ini anggaranya hanya puluhan juta,” sindirnya.

Oleh karena itu, legislator asal Partai Golkar itu meminta baik Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Febria Rachmanita maupun perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) untuk menyampaikan saran itu ke Wali Kota Tri Rismaharini. “Kalau memang anggaranya tidak ada, kami (legislatif, red) siap membantu. Karena salah satu bukti keseriusan pemkot dan DPRD dalam menanggulang penyakit ini bisa dilihat dari alokasi anggaran yang disediakan,” tandas anggota Badan Musyawarah (Banmus) ini.

Anggota Komisi C lainya, Dedy Prasetyo menyarankan agar semua stake holder duduk bersama dalam membahas. Menurutnya, langkah itu perlu ditempuh guna menyamakan persepsi soal besaran dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 4/2013 soal penanggulangan HIV/AIDS. “Lebih baik dibahas lagi. Agar dana yang dialokasin nantinya sesuai dengan yang dibutuhkan,” terangnya.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus penanggulangan HIV/AIDS, Reni Astuti berpesan agar pemkot dalam menjalankan amanah yang tertuang dalam perda bisa berlaku secara adil. Mengingat dalam perda itu disebutkan ada 3 komponen penting yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan. Yaitu pengobatan, pencegahan serta dukungan. “Saran saya, jangan sampai ada kesenjangan di antara ketiganya,” tegasnya.

Sedangkan penanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Orbit, Rudi Yudasmara berharap agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada tidak hanya konsen program penanggulangan di wilayahnya saja. Seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang hanya fokus pada para karyawan yang bekerja di bawah naungan mereka. “Sebenarnya, Disnaker bisa membuat terbosan yang lain. Diantaranya, dengan membuka lowongan kerja bagi para Odha (penderita AIDS, red),” saran Rudi.

Menyikapi kritikan itu, Plt Dinkes Febria Rachmanita mengaku akan mengkaji kembali masalah pendanaan. Meskipun dalam rapat yang pernah dilakukan, pihaknya juga telah melibatkan KPA.

“Dalam rapat kala itu, KPA juga turut kita libatkan. Tapi, kala itu memang belum ada yang fix,” terang wanita yang karib disapa Fenitersebut.

Menurut Feni, biaya penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya terdapat di SKPD yang ia pimpin. Sebab untuk SKPD lain seperti Dindik, Dinsos dan Disnaker juga memiliki program dan alokasi anggaran untuk penanggulangan. “Untuk anggaran yang Rp 92 juta itu, memang hanya untuk kegiatan di KPA. Seperti untuk peningkatan SDM yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi,” jelasnya. (bmb/epe)
 
Sumber: http://www.beritametro.co.id/peristiwa/anggaran-penanggulangan-hivaids-hanya-rp-92-juta 
Thank you for visited us, Have a question ? Contact on : info@orbit.or.id
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...

0 comments:

Post a Comment