Anggaran Korban Narkoba-ODHA Jatim Minim

PULUHAN massa yang tergabung dalam jaringan korban narkoba dan orang terinfeksi HIV/AIDS (ODHA), Rabu (29/12) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Rabu (29/12). Mereka dari berbagai elemen antara lain, Metadon Treatment Centre, Metadon Menur Comunity, Yayasan Orbit, serta East Java Action (EJA) ini menuntut pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS.

Hari Cahyono, koordinator aksi juga Program Manager Yayawan Orbit mengatakan, pemerintah belum optimal menanggulangi HIV/AIDS. Apalagi pemerintah daerah, terkesan menunggu bola, mengandalkan program pemerintah pusat. "Pemerintah daerah tidak ada inisiatif menanggulangi HIV/AIDS. Terbukti, sampai saat ini penanggulangan HIV/AIDS masih menggantungkan dana dari asing. Bukan APBD," katanya.

Dari catatan KPAN, anggaran pengurangan dampak buruk narkoba setiap tahun US$15,7 juta dengan rincian program terapi metadon setiap orang menghabiskan US$132 per tahun. Dengan pengurangan dampak buruk narkoba bisa 140 ribu orang terbantu setiap tahun, dan menghemat dana US$76 juta.

Sayangnya, program pengurangan dampak buruk seperti pembukaan akses informasi, pencegahan penularan, dan pemulihan, justru dibiayai luar negeri. Padahal, pengurangan dampak buruk, merupakan upaya nyata mencegah penularan penyakit dengan biaya lebih murah ketimbang pengobatan. Yang lebih menyedihkan, penanganan AIDS melalui pengurangan dampak buruk narkoba tidak khusus menjadi program utama kesehatan.

Di Jawa Timur, ABPD 2011 anggaran banyak diserap untuk belanja daerah. Anggaran belanja daerah Rp10,108 triliun meliputi belanja tidak langsung Rp5,355 triliun, dan belanja langsung Rp4,753 triliun. Sedang anggaran kesehatan Rp1,685 triliun. "Tapi dianggaran kesehatan ini, nyaris tidak pernah ada yang menyentuh masalah narkoba dan HIV/AIDS. Umumnya penentu kebijakan menutup mata dan merasa penanggulangan HIV/AIDS sudah mendapatkan banyak sumbangan dari asing."

Mengacu pada data Dinas Kesehatan Jatim mayoritas ODHA di Jatim dari kalangan usia produktif. Yang menyedihkan tahun 2010 ini Jatim naik dari tahun lalu. Tahun 2009, kasus HIV/AIDS Jatim menduduki peringkat ke tiga setelah Jawa Barat (Jabar), dan Jakarta. Sekarang, Jatim menjadi peringkat kedua dengan total 3.540 setelah Jabar dengan total 3.599 orang.

Rudhy Wedhasmara, Direktur EJA mengatakan, menuntut pemerintah Jatim segera membentuk payung hukum berupa Perda Pengurangan dampak buruk narkoba dan penanggulangan HIV/AIDS. Dengan Perda ini, dipastikan ada alokasi dana khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS. "Selama ini, anggaran HIV/AIDS dan korban narkoba tidak ada yang menyentuh pada kita." Di Jatim, tahun 2010, naik peringkat dari ketiga menjadi kedua dengan kasus HIV/AIDS dengan total 3.540 orang.

Dalam unjuk rasa ini, meski tampak sempoyongan, tetapi para pecandu ini tampak semangat berorasi secara bergantian. Perwakilan massa sempat ditemui oleh Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat, Sunaryono dan Sekretaris KPA Provinsi Otto Bambang Wahyudi. Sunaryono menyambut baik usulan dari korban narkoba ini. Bahkan sebagian tuntutan termasuk pemberian alokasi khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba sudah menjadi agenda pembahasan Pemerintah Jatim namun masih proses penggodokan. Witanto

(Sumber:http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Nusantara&berita=154206&pagecomment=1)