Penanganan HIV/AIDS Setengah Hati

surabaya | Wed 16 Jun 2010
SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang perhatian pada penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS Jawa Timur (Jatim) menilai penanganan dan pencegahan HIV/AIDS gagal karena tidak ada kepedulian pemerintah, terutama masalah anggaran.

Sanusi, ketua LSM HIV/AIDS dalam pertemuan seluruh LSM HIV/AIDS se-Jatim, Selasa (15/6) mengungkapkan, selama ini LSM didanai donor luar negeri. Di Indonesia, baik dalam APBN atau APBD, anggaran khusus untuk HIV/AIDS tidak ada. "Kita tidak mungklin secara terus-menerus mengandalkan donor asing. Kalau mau peduli dengan penanggulangan HIV/AIDS ya harus ada anggaran," katanya di Surabaya.

Sanusi berharap, dalam pertemuan LSM HIV/AIDS seluruh Jatim ini bisa menjadi sejarah baru dalam mendesak pemerintah lebih serius menangani kasus HIV/AIDS. Jatim, tahun ini menduduki peringkat ke dua setelah Jawa Barat (Jabar).

Pemerintah juga terkesan menyampingkan penanganan kasus HIV/AIDS. Terbukti, beberapa peraturan baik di daerah maupun pusat tidak seiring dengan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Dia mencontohkan, perda antimaksiat ini bertolak belakang dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS terutama di daerah. Karena perda itu telah menyulitkan LSM melokalisasi penjaja seks komersial (PSK). "Bahkan Perda HIV/AIDS tidak jelas. Jatim pertama kali membuat Perda HIV/AIDS di Indonesia tapi tidak ada juklak dan juknis, hingga ujungnya tidak ada alokasi anggaran untuk perda itu. Ini kan sama saja bohong."

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 60 perwakilan LSM HIV/AIDS di Jatim ini hadir pula ketua KPA Jatim, Otto Bambang Wahyudi. Otto mengatakan, dalam Permendagri No 22 Tahun 2007 tidak menyebutkan alokasi khusus penanganan HIV/AIDS. Hanya, dalam Permendagri itu disebutkan anggaran HIV/AIDS berasal dari dana bantuan, dana hibah, dan dana titipan.

"Hingga yang ada selama ini dana bantuan dan dana hibah yang diambilkan dari APBN. Itu pun harus melalui Kementerian Kesehatan lalu diturunkan ke Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)," ujar dia.

Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam keputusan No 3 Tahun 2010 di Tampak Siring menginstruksikan kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia serius menanggulangi kasus HIV/AIDS. "Tetapi dalam kenyataan sampai saat ini tidak ada APBN dan APBD yang khusus mengalokasikan anggaran penanganan HIV/AIDS."

Lebih parah lagi, kata Otto, ada salah satu kabupaten di Jatim tidak tahu sama sekali apa itu HIV/AIDS. "HIV/AIDS saja tidak tahu, bagaimana menyusun program pencegahan? Banyak pemerintah daerah di Jatim ini kurang apresiasif terhadap kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sebelumnya."

Pertemuan itu menghasilkan sepuluh rekomendasi yang diserahkan kepada asisten Kepala Biro Kesra Provinsi Jatim Soenaryono. Salah satu poin dari rekomendasi itu antara lain meminta tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah untuk keberlangsungan program penanggulangan HIV/AIDS. JN